Padang Lawas Utara ~ BuserBhayangkaraNews.com | Masalah di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Utara (Kemenag Kabupaten Paluta) , sampai saat berita ini dirilis belum menemukan titik terang. Dalam masalah ini disampaikan oleh sejumlah pihak yang mengaku memiliki bukti lengkap terkait masalah-masalah yang terjadi di Kemenag Kabupaten Paluta. Rabu, 23 April 2025.
“Kami telah menerima laporan dengan bukti yang cukup, terkait masalah-masalah yang terjadi yang belum menemui titik terang”, ujar Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Afiliasi Mandiri Penyelenggara Umrah Haji (Ketum DPP AMPUH), Muhammad Suzali, S.H., yang juga berprofesi sebagai advokat
Adapun yang kami dapati terdapat kasus-kasus yang belum menemukan titik terang sampai dengan saat ini yaitu:
Adanya dugaan Pungutan Liar PUNGLI dalam proses perpindahan pegawai angkatan 2018 di Kemenag Kabupaten Paluta.
- Adanya dugaan ‘Pungutan Liar’ (Pungli) dalam proses perpindahan pegawai angkatan 2018 di Kemenag Kabupaten Paluta.
- Adanya dugaan isu pengangkatan PPPK “Siluman” tahun 202 a.n. Novita Andriyani yang terjadi di Kemenag Kabupaten Paluta
- Adanya dugaan laporan baru kepada kami terkait pungli SK Berkala dan penyalahgunaan wewenang dalam system absensi ASN oleh admin Kemenag Kabupaten Paluta melalui aplikasi ‘PUSAKA’.
Ketua Umum DPP AMPUH, Muhammad Suzali, S.H., dan masyarakat serta sejumlah pihak meminta Kakanwil Kemenag Sumut serta Menteri Agama RI untuk turun tangan dan menindak tegas oknum yang terlibat. Mereka menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam lingkungan pemerintahan, di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Utara.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Kemenag Paluta terkait masalah tersebut. Namun, desakan agar masalah ini diusut tuntas semakin menguat, mengingat belum ada penyelesaian yang jelas.
Transparansi dan integritas di lingkungan pemerintahan, khususnya di Kemenag Paluta, menjadi harapan besar bagi ASN yang ingin bekerja dengan profesional dan masyarakat yang menginginkan pelayanan yang adil dan bebas dari praktik kecurangan.
Muhammad Suzali, S.H., dan masyarakat berharap pemerintah bertindak tegas dan segera melakukan investigasi agar praktik ini tidak terus berulang tutupnya.
(Tim)
