Bangunan Diduga Tanpa PBG Menjamur di Batang Kuis, Respons Anggota DPRD Deli Serdang Dipertanyakan

HEADLINE

Batang Kuis I BuserBhyangkara-Maraknya bangunan yang diduga belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kecamatan Batang Kuis menjadi perhatian Gerakan Rakyat Pejuang Keadilan (GRPK). Kondisi tersebut turut memunculkan pertanyaan terhadap kepedulian anggota DPRD Deli Serdang berinisial S, bermarga Nasution, yang diketahui merupakan wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Batang Kuis.

Tim Investigasi GRPK, Hamizaf, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berupaya meminta konfirmasi kepada anggota DPRD tersebut terkait sejumlah bangunan yang diduga berdiri tanpa dilengkapi izin PBG.

namun, saat dikonfirmasi, S hanya memberikan jawaban singkat bahwa dirinya sedang mengikuti Rapat Paripurna. Setelah jawaban tersebut, belum ada penjelasan lanjutan yang diterima tim GRPK mengenai persoalan bangunan yang dipertanyakan.

GRPK menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius, mengingat penataan pembangunan dan kepatuhan terhadap perizinan merupakan bagian penting dalam menjaga ketertiban tata ruang serta kepastian hukum di daerah.

Sebagai wakil rakyat yang berasal dari Dapil Batang Kuis, anggota DPRD semestinya memiliki kepedulian terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Kepedulian tersebut tidak hanya ditunjukkan ketika masyarakat membutuhkan dukungan politik, tetapi juga melalui perhatian dan pengawasan terhadap persoalan pembangunan di wilayah pemilihannya.

GRPK juga mempertanyakan sejauh mana fungsi pengawasan anggota legislatif terhadap bangunan-bangunan yang diduga belum memenuhi persyaratan perizinan. Meskipun penindakan administratif berada pada kewenangan instansi teknis dan pemerintah kecamatan sesuai ketentuan, anggota DPRD tetap memiliki fungsi pengawasan yang dapat digunakan untuk mendorong pemerintah daerah melakukan pemeriksaan.

Hamizaf menilai, persoalan bangunan yang diduga tidak memiliki PBG tidak sepatutnya dibiarkan tanpa kejelasan. Pemerintah kecamatan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait perlu melakukan pengecekan lapangan, memastikan status perizinan, serta mengambil langkah sesuai peraturan apabila ditemukan pelanggaran.

GRPK berharap anggota DPRD Deli Serdang, khususnya yang mewakili Dapil Batang Kuis, dapat memberikan penjelasan atas persoalan tersebut. Transparansi dan kepedulian terhadap kepentingan masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab seorang wakil rakyat.

Persoalan ini juga menjadi perhatian terhadpemerintah daerah dalam menertibkan bangunan yang diduga belum memenuhi ketentuan PBG. Penegakan aturan diharapkan berjalan secara adil dan tidak tebang pilih, tanpa memandang siapa pemilik bangunan maupun kepentingan di belakangnya.(Tim)