Medan ~ BuserBhayangkaraNews.com | Sumatera Utara (Sumut) menyimpan paradoks kelam: di balik hijaunya alam, tersimpan luka mendalam akibat kerakusan segelintir korporasi. Data terbaru Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumut mengungkap potret mencemaskan dari 250 perusahaan yang dievaluasi, puluhan berada di kategori merah, dan beberapa lainnya ditandai sebagai kategori hitam, status tertinggi bagi pencemar lingkungan yang disengaja.
Dalam seremoni PROPER yang digelar Kamis (22/5/2025), tiga perusahaan menerima penghargaan emas atas komitmennya dalam menjaga lingkungan. Namun di balik tepuk tangan dan foto seremonial, realitas sesungguhnya jauh dari ideal.
“Kategori hitam adalah pelaku yang dengan sadar mencemari lingkungan. Itu tidak bisa dibiarkan”, kata Yuliani Siregar, Kepala Dinas LHK Provinsi Sumut. Di bawah arahan Gubernur Muhammad Bobby Afif Nasution, ia memimpin barisan perlawanan terhadap praktik pencemaran yang kian brutal dan terstruktur.
Yuliani tak hanya bicara soal angka. Ia bicara tentang nyawa. Tentang anak-anak yang tumbuh di tengah udara beracun. Tentang sungai yang berubah jadi saluran limbah. Tentang petani yang kehilangan panen karena tanah mereka mati.
Perusahaan dengan kategori hitam bukan pelanggar pasif. Mereka pelaku aktif kehancuran dan menebar racun di sungai, mengirim racun ke udara, dan menghancurkan ekosistem demi laba cepat. Ini bukan sekadar persoalan regulasi. Ini pertarungan antara kehidupan dan kehancuran.
Di tengah tantangan besar, model kepemimpinan kolaboratif Bobby Nasution menemukan taringnya melalui sosok Yuliani—birokrat perempuan yang tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga menjadi simbol perlawanan terhadap perusak bumi.
Apa yang dilakukan Dinas LHK bukan sekadar agenda tahunan atau laporan tahunan. Ini adalah peringatan keras, Sumatera Utara masih punya peluang untuk selamat, jika semua pihak mau bertindak. Tapi jika tidak, maka kehancuran bukan sekadar kemungkinan, tapi kepastian yang tertunda.
“Kami akan tindak tegas siapa pun yang dengan sengaja merusak lingkungan. Ini bukan urusan angka, ini soal masa depan”, ujar Yuliani.
(RIL)
