Ultimatum Slipi:
Narasi: Dr. Suheri Harahap, M.Si
(Sosiolog Politik & Akademisi UIN Sumatera Utara)
Medan – BuserBhayangkaraNews| Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Sumatera Utara telah usai dengan satu keputusan penting: Andar Amin Harahap terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Golkar Sumut. Proses demokrasi internal berjalan mulus dan relatif tanpa friksi. Namun, bagi pengamat politik, kemenangan prosedural itu baru langkah awal. Tantangan sesungguhnya justru dimulai pasca-Musda, terutama dalam menyusun komposisi kepemimpinan yang mampu mengamankan target besar Golkar pada Pemilu 2029.
Akademisi UIN Sumatera Utara, Dr. Suheri Harahap, M.Si, menilai bahwa pusat kekuatan Golkar di Slipi perlu menangkap sinyal peringatan dini dari dinamika politik Sumut. Menurutnya, kesalahan memilih Sekretaris DPD Golkar Sumut berpotensi menjadi titik awal kegagalan konsolidasi partai. Posisi sekretaris bukan sekadar administratif, tetapi menjadi jantung operasional, logistik politik, serta pengendali mesin elektoral di daerah.
Ketua Umum DPP Golkar, Bahlil Lahadalia, dinilai berada di persimpangan strategis. Target kemenangan Golkar 2029 tidak cukup ditopang oleh figur ketua yang kuat, tetapi juga membutuhkan tandem yang kompatibel secara wilayah, teknokratis, dan strategis. Berdasarkan pemetaan sosiologi politik dan analisis data elektoral pasca-Musda, muncul satu kesimpulan: Sekretaris DPD Golkar Sumut harus berasal dari klaster kekuatan riil yang mampu mengunci basis suara.
Pertama, faktor komplementer wilayah menjadi krusial. Andar dikenal kuat di kawasan Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel), sementara lumbung suara terbesar Sumut berada di Pantai Timur. Di sinilah figur seperti Erni Ariyanti Sitorus dinilai relevan. Dengan perolehan lebih dari 114 ribu suara pada kontestasi legislatif, Erni membawa basis massa, logistik politik, serta daya ungkit elektoral yang signifikan. Mengabaikan potensi ini dinilai sama dengan membuang aset strategis partai.
Kedua, Golkar membutuhkan memori institusional dan kecakapan teknokratis. Rolel Harahap, dengan pengalaman birokrasi dan kepemimpinan organisasi, dipandang mampu menjaga ritme mesin partai ketika ketua disibukkan agenda nasional. Stabilitas organisasi di tingkat daerah menjadi faktor penentu agar konsolidasi tidak berhenti di atas kertas.
Ketiga, aspek sistem dan mitigasi konflik juga menentukan. Irham Buana Nasution, dengan pengalaman kepemiluan dan advokasi hukum, dinilai memiliki kemampuan membaca celah regulasi, potensi sengketa, hingga pengamanan administrasi partai. Dalam kontestasi modern, ketepatan sistem sering kali sama pentingnya dengan popularitas.
Kesimpulannya, komposisi kepemimpinan Golkar Sumut pasca-Musda harus dibangun berbasis data, bukan kompromi sesaat. Formula politik yang dinilai relevan adalah sinergi antara Andar dan figur sekretaris yang memiliki akar wilayah, kapasitas teknokratis, serta visi strategis. Tanpa itu, target hegemoni Golkar Sumut 2029 berisiko menjadi sekadar slogan. Slipi dihadapkan pada pilihan penting: mengunci momentum kemenangan atau membiarkannya menguap dalam stagnasi organisasi.
