Medan ~ BuserBhayangkaraNews.com | Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Al Washliyah Sumatera Utara (PW IPA Sumut) menggelar unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) pada hari Senin, 19 Mei 2025. Aksi ini digelar sebagai bentuk desakan atas lambatnya penanganan dugaan penyelewengan anggaran stunting Kabupaten Mandailing Natal (Madina) tahun 2022 – 2023 yang nilainya mencapai Rp 103 M.
Koordinator aksi, Zaldi Hafiz Umaiyyah, menyebutkan bahwa proses pemeriksaan kasus ini dinilai berjalan lamban. “Sudah ada pemanggilan terhadap Wakil Bupati Madina, Kadis PPKB, dan beberapa kepala bidang sejak Desember 2024, serta pemanggilan lanjutan terhadap para kepala desa dan kepala puskesmas pada April 2025. Tapi hingga kini belum ada kejelasan”, katanya.

Ketua PW IPA Sumut, Mhd Amril Harahap, juga mempertanyakan mengapa Bupati Mandailing Natal, Jafar Sukhairi Nasution, belum pernah dipanggil. “Sebagai kepala daerah, beliau seharusnya bertanggung jawab. Kami menduga ada upaya pembiaran atau bahkan keterlibatan langsung”, ujarnya.
Senada dengan itu, Ahmad Irham Tajhi menambahkan bahwa lemahnya pengawasan hukum di Madina menjadi pintu masuk bagi penyalahgunaan anggaran yang seharusnya digunakan untuk pemenuhan gizi ibu hamil, bayi, dan pembangunan infrastruktur kesehatan.

Dalam pertemuan singkat dengan Kasi Intel Kejati Sumut, Eva dan Maria, pihak kejaksaan mengapresiasi aksi dan informasi yang disampaikan PW IPA Sumut. Mereka meminta agar laporan tertulis segera disampaikan untuk memperkuat proses yang saat ini disebut telah masuk tahap penyelidikan.
“Kami siap menyampaikan tambahan data yang diperlukan dan akan terus mengawal kasus ini”, kata Amril Harahap. Ia juga memberi ultimatum kepada Kejati Sumut. “Jika tidak ada perkembangan dalam dua hari ke depan, kami akan kembali turun dengan massa yang lebih besar”.

PW IPA Sumut menuntut Kejati Sumut segera memanggil ulang seluruh pihak terkait, termasuk Bupati, Wakil Bupati, Kadis Kesehatan, Kadis PPKB, Kadis PUPR, serta pejabat lainnya, demi menuntaskan dugaan korupsi anggaran stunting di Kabupaten Mandailing Natal.
(Dodi Rikardo Sembiring, S.Sos)
