Instruksi Presiden Tuntas, Sumut Siapkan Lahan 10 Hektare Untuk 100 Sekolah Rakyat Berasrama: Benteng Baru Pemberantasan Kemiskinan
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) tancap gas. Mereka tidak hanya bicara janji, tetapi langsung mengeksekusi percepatan pembangunan Sekolah Rakyat (SR), sebuah program yang diyakini menjadi senjata ampuh untuk memutus mata rantai kemiskinan di tanah Deli melalui jalur pendidikan.
Kepala Dinas Sosial Sumut, Asren Nasution, menegaskan bahwa langkah ini adalah tindak lanjut dari arahan Presiden RI dalam rapat terbatas (Ratas) 4 Maret 2025. Targetnya jelas: 100 Sekolah Rakyat harus berdiri pada periode 2025–2026.
Bapak Presiden RI telah memberikan arahan… agar pembangunan Sekolah Rakyat dapat dilaksanakan pada tahun 2025-2026,” tegas Asren saat Konferensi Pers bertajuk: Memutus Mata Rantai Kemiskinan dan Perlindungan Kelompok Rentan di Kantor Gubernur Sumut, Senin (13/10/2025).
Bukan sekolah biasa, SR akan beroperasi dengan konsep asrama. Setiap sekolah ditargetkan menampung 1.000 murid untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Lahan yang disiapkan pun tidak main-main, mencapai 5 hingga 10 hektare per unitnya.
Program ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin yang memenuhi kriteria Desil 1 dan 2—kelompok dengan pengeluaran per kapita/bulan di bawah Rp500 ribu hingga Rp700 ribu. Selain memiliki prestasi akademik unggul, mereka juga mencakup anak-anak yang sempat putus sekolah, asalkan mendapatkan izin orangtua untuk tinggal di asrama.
Jika ditemukan di lingkungan sekitar ada anaknya yang tidak sekolah atau putus sekolah (Desil 1 dan 2), dapat dilaporkan kepada UPT Dinsos terdekat agar dapat diverifikasi, imbau Asren, membuka pintu partisipasi publik.
Kesigapan Sumut patut diacungi jempol. Daerah ini bahkan telah menjadi percontohan nasional bagi provinsi lain yang belum membentuk Satuan Tugas (Satgas) Sekolah Rakyat.
Gubernur Sumut telah mengeluarkan SK No. 188.44/321/KPTS/2025 tentang Satgas Pembentukan Sekolah Rakyat yang langsung dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumut. Satgas ini melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menjamin koordinasi dan kolaborasi berjalan mulus.
Realisasi di lapangan telah dimulai. Saat ini, 6 SR sudah beroperasi dengan 625 siswa dan 25 rombongan belajar, menggunakan aset gabungan dari Kemensos, Pemda, hingga Perguruan Tinggi. Lokasi tersebut tersebar di Medan, Deli serdang, Tebingtinggi, Padangsidimpuan, dan Tapanuli Selatan.
Melihat data kemiskinan ekstrem di Indonesia per September 2024 yang didominasi oleh kepala rumah tangga berpendidikan SD ke bawah, Asren meyakini percepatan SR ini adalah solusi mendasar.
Sekolah Rakyat ini menjadi program pemerintah pusat yang kita dukung sepenuhnya, sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sumut, tutup Asren, didampingi jajaran Dinsos Sumut.
(gustian)
