Medan I BuserBhayangkara-Dalam upaya memperkuat sinergitas antara organisasi masyarakat dan pemerintah daerah, Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (L-KPK) Pimpinan Wilayah Sumatera Utara melakukan audiensi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara di Medan.
Audiensi tersebut dipimpin oleh Ketua Pimpinan Wilayah L-KPK Sumatera Utara, Mispan, S.P.d, bersama jajaran pengurus. Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan dialog konstruktif guna membangun kolaborasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Sumatera Utara.
Dalam kesempatan tersebut, Mispan, S.Pd menyampaikan bahwa keberadaan organisasi masyarakat memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam mengawal pembangunan, meningkatkan partisipasi publik, serta mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi di berbagai sektor.
“L-KPK Sumut berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah, khususnya Kesbangpol, dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengawasan sosial, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Mispan.
Ia menambahkan bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum semata, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa, termasuk organisasi kemasyarakatan, akademisi, media, dan masyarakat luas.
Sementara itu, pihak Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara menyambut baik kunjungan dan audiensi tersebut. Kesbangpol menegaskan pentingnya peran organisasi masyarakat dalam menjaga stabilitas daerah, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mendukung program-program pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Melalui audiensi ini, diharapkan terjalin komunikasi yang lebih intensif dan kerja sama yang berkelanjutan antara L-KPK Sumut dan Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara dalam menciptakan iklim pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi.
Audiensi tersebut menjadi langkah awal yang positif dalam memperkuat kemitraan strategis antara pemerintah dan organisasi masyarakat guna mewujudkan Sumatera Utara yang maju, transparan, dan berkeadilan.(Yetti)
