BuserBhyangkara-Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bukan sekadar persoalan angka di layar bursa, melainkan ancaman nyata terhadap kehidupan rakyat Indonesia. Ketika rupiah terus tertekan, harga kebutuhan pokok berpotensi naik, biaya produksi meningkat, daya beli masyarakat melemah, investasi terganggu, dan dunia usaha menghadapi ketidakpastian ekonomi. Berbagai laporan ekonomi dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan bahwa pelemahan rupiah telah menimbulkan kekhawatiran terhadap inflasi, biaya impor, serta stabilitas ekonomi nasional.
Di tengah kondisi tersebut, publik berharap pemerintah menunjukkan kepemimpinan yang kuat, langkah konkret, dan kebijakan yang mampu mengembalikan kepercayaan pasar. Namun yang terlihat justru berbagai seremoni dan pencitraan yang tidak menjawab keresahan masyarakat.
Negara tidak boleh dikelola dengan euforia ketika rakyat sedang menghadapi tekanan ekonomi. Setiap pelemahan rupiah akan berdampak langsung terhadap harga barang impor, bahan baku industri, biaya pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan sehari-hari masyarakat. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka kelas menengah dan masyarakat kecil akan menjadi kelompok yang paling merasakan penderitaannya.
Kami mengingatkan bahwa sejarah bangsa ini telah membuktikan bahwa krisis ekonomi sering kali menjadi pemicu krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Reformasi 1998 lahir karena akumulasi kemarahan rakyat akibat kesulitan ekonomi, korupsi, dan ketidakmampuan negara menjawab tuntutan masyarakat.
Oleh karena itu, pemerintah harus segera:
1. Mengambil langkah nyata untuk memperkuat nilai tukar rupiah.
2. Menjamin stabilitas harga kebutuhan pokok.
3. Menjaga kepercayaan investor dan pasar.
4. Menghentikan kebijakan yang menimbulkan ketidakpastian ekonomi.
5. Membuka ruang dialog dengan masyarakat dan akademisi terkait kondisi ekonomi nasional.
Kami mengingatkan bahwa apabila pelemahan rupiah terus terjadi tanpa solusi yang jelas, maka dampaknya bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga dapat menimbulkan gejolak sosial dan politik yang berpotensi melahirkan gelombang perlawanan rakyat yang lebih besar.
Rakyat tidak membutuhkan tontonan. Rakyat membutuhkan kepastian.
Rakyat tidak membutuhkan jogetan kekuasaan. Rakyat membutuhkan solusi atas kesulitan hidup yang mereka hadapi setiap hari.
Apabila pemerintah gagal membaca suara rakyat dan mengabaikan penderitaan masyarakat, maka bukan tidak mungkin akan muncul gelombang tuntutan perubahan besar yang mengingatkan bangsa ini pada semangat reformasi, yaitu tuntutan agar penyelenggara negara kembali berpihak kepada kepentingan rakyat dan bukan sekadar menjaga citra kekuasaan.
Paulus PG, SH., MH., CMd., Cvapol., C.Neg
Aktivis Hukum dan Sosial Kemasyarakatan
Medan, 8 Juni 2026.
